Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul usai membuka Workshop Badan Keahlian DPR RI dengan tema "Dukungan Badan Keahlian Dalam Pelaksanaan Fungsi DPR RI, Evaluasi dan Tantangan ke Depan," di Jakarta, Kamis (19/09/2024). Foto : Nadia/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menekankan kerangka berpikir yang harus tertanam dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BK DPR RI. Kerangka berpikir tersebut adalah terkait pola pikir dan mental yang memiliki daya saing, SDM yang siap bersaing dengan kemajuan zaman dan teknologi, bahkan siap bersaing dengan negara lain.

Selain itu, SDM di lingkungan BK DPR RI juga harus terus meng-upgrade diri dan kompetensi, juga menggali inovasi. Hal itu disampaikan Inosentius kepada Parlementaria usai membuka Workshop Badan Keahlian DPR RI dengan tema "Dukungan Badan Keahlian Dalam Pelaksanaan Fungsi DPR RI, Evaluasi dan Tantangan ke Depan," di Jakarta, Kamis (19/09/2024).

"Karena organisasi atau lembaga BKD itu bagian dari sistem organisasi negara secara keseluruhan. Jadi, apa yang dipikirkan untuk berinovasi, berorientasi internasionalx berkolaborasi ya itu pun dibutuhkan di dalam kerja kita atau dalam kapasitas SDM kita di lingkungan BKD," katanya.

Sensi, biasa ia disapa pun mengharapkan, agar para pegawai yang berada di BK DPR RI dapat menyadari hal-hal tersebut dan menjadikannya sebagai tuntutan peningkatan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Ia pun mengingatkan, agar tak menganggap hal itu sebagai suatu hal yang biasa saja, karena hal itu akan berdampak kepada output dari kinerja BK DPR RI ke depannya.

"Kalau dianggap biasa saja ya, (maka) hasil kerja kita juga biasa saja. Padahal kita sudah tahu betul akhir-akhir ini trennya adalah sebagian besar kebijakan nasional ini ditentukan di Senayan (DPR). Bagaimana kalau kerja-kerja kita di Senayan itu tidak kuat dan tidak maksimal, berarti kualitas kebijakan juga akan rendah," ujar Doktor Hukum Ekonomi jebolan UI tersebut.

Sensi pun memberikan pandangannya terkait tantangan ke depan bagi BK DPR RI di periode DPR RI mendatang 2024-2029. Bahwa dengan jumlah Anggota DPR yang bertambah, dari semula 575 menjadi 580 orang serta adanya dinamika politik dan kondisi negara nantinya, Sensi melihat hal ini bisa jadi tantangan sekaligus peluang bagi pegawai di BK DPR RI untuk "unjuk gigi" di depan Anggota DPR RI yang baru.

"Sehebat-hebatnya anggota baru pasti dia ingin bertanya tentang DPR. kita isi (peran) di situ. Jangan sampai nanti ketika Anggota DPR baru itu datang terus kita menghindar. Jangan. Jadi sekali lagi kita menjadi tempat anggota baru bertanya tanya apa saja tanya mengenai persidangan harus bisa dijelaskan,” ungkapnya.

Namun, dari sisi permasalahan bangsa, Sensi melihat bahwa persoalan bangsa ini sangatlah kompleks, dimulai dari masalah sosial, ekonomi dan lainnya. Namun, ia meminta kepada para pejabat fungsional di lingkungan BK DPR RI, untuk melihat seluruh permasalahan itu menjadi suatu objek riset kepedulian mereka, untuk nantinya dapat diangkat atau bahkan diselesaikan dalam proses pengambilan keputusan di DPR RI.

"Atau bisa diselesaikan melalui proses pengambilan keputusan di DPR. Jadi sebagian besar agenda pembangunan, semakin banyak pekerjaan maka semakin banyak juga pekerjaan tantangan bagi BKD. Karena kita ini bukan (pegawai) administrasi lho. Kalau (pegawai) administrasi itu-itu saja ngurusin teknis. Kita ini harus berkembang-berkembang terus," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia meminta para Kepala Pusat di BK DPR RI untuk menggerakkan dan mengerahkan pegawai di bagiannya, agar poin-poin yang diharapkan bisa terwujud.

"Kompetensi dan Inovasi ya. Jadi tadi saya sebut di PUU harus kreatif lagi. Saya tahu mereka sudah jenuh di pekerjaannya tapi jangan terlena dengan kejenuhan itu. Supaya tidak jenuh buat lagi model baru supaya apa yang sudah ada ini kita kembangkan lagi. Karena tentunya kami merasa senang dan bangga jika misalnya RUU yang disiapkan Naskah Akademiknya oleh BKD, kemudian lahir menjadi UU ya pasti kita senanglah," tutupnya.

Sementara selaku pembicara di Workshop Badan Keahlian, Ariawan Gunadi yang dikenal sebagai Profesor Hukum Bisnis Termuda di Indonesia menilai ada 4 hal yang harus dilakukan BK DPR RI dalam mengatasi tantangan-tantangannya ke depan.

Pertama, target RUU atau aturan yang belum diselesaikan harus diselesaikan dengan berkoordinasi dengan multipihak. Tentu tantangan di dalamnya dengan menyesuaikan pengembangan SDM di 2045 dimana teknologi dan digitalisasi menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Kedua, adalah bagaimana melakukan fungsi koordinasi baik dengan Anggota DPR dan juga multi pihak terkait baik yang eksekutif legislatif dan yudikatif. Ketiga, adalah bagaimana mendukung generasi Gen-Z dan Gen-Alpha untuk ke depannya ini bisa mendukung apa yang ingin dicapai oleh BKD ke depan.

“Keempat adalah tantangannya dengan transisi pemerintahan yang ada, tentu ini menjadi salah satu hal yang positif tapi bisa menjadi PR karena ada beberapa yang sudah ongoing tapi mungkin belum bisa final menjadi aturan atau UU jadi masih RUU yang masih dalam proses," paparnya.

Ariawan pun mengaku bangga dengan kerja-kerja BK DPR RI dalam memberikan pendampingan kepada kerja-kerja kedewanan. Namun dirinya pun mengingatkan agar BK DPR RI dapat melakukan regenerasi pegawai BK DPR RI dengan membuat Gen-Z dan Gen Alpha tertarik untuk menggeluti pekerjaan tersebut. (ndy/rdn)